Select Page

Warta Ekonomi, Jakarta –

Perhelatan Pilpres 2024 telah melewati tahapan penetapan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Publik kini sudah bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang para kandidat capres-cawapres yang bakal berlaga.

Sebelumnya wacana keberlanjutan program Jokowi dan antitesisnya yaitu perubahan menjadi agenda politik yang ditawarkan partai-partai dan bakal capres/cawapres. Seiring dengan dinamika yang berkembang, antara keberlanjutan dan perubahan kini seperti membaur.

Baca Juga: Anies Baswedan Ingin Memperbaiki Indeks Demokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi yang Anjok di Era Jokowi

Sebut saja Koalisi Perubahan yang dibentuk untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan. Meskipun sejak awal digulirkan oleh Nasdem, salah satu partai anggota koalisi pemerintah, tetapi ada dua partai oposisi yang menyatakan bergabung, yaitu PKS dan Demokrat.

Perubahan terjadi di tubuh koalisi, ketika masuk nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies. Demokrat yang sejak awal menginginkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan.

Praktis kini koalisi pengusung Anies itu didominasi oleh partai-partai pemerintah, dengan masuknya PKB. Sebaliknya, Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menjadi pendukung kuat wacana keberlanjutan, mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Sementara itu koalisi pengusung Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, partai pengusung Jokowi dalam dua kali pemilu, justru kini menjadi pengkritik yang sangat vokal terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal PDIP merupakan partai utama dalam pemerintahan Jokowi selama dua periode.

Ketegangan yang muncul antara PDIP dan Jokowi dipicu oleh majunya putera sulung Jokowi yang masih menjabat walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.

Tampilnya Gibran dalam ajang Pilpres 2024 menguatkan apa yang selama ini dianggap sebagai cawe-cawe Jokowi. Bagi Jokowi, Pilpres merupakan momentum penting untuk memastikan arah bangsa ke depan, apakah akan berlanjut menuju Indonesia Emas atau stagnan, bahkan setback.

Sedangkan PDIP memandangnya dalam kacamata elektoral demi memperpanjang kemenangan untuk ketiga kalinya. Derasnya arus kritik elite PDIP terhadap Jokowi berbanding terbalik dengan masih tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dan kepemimpinan Jokowi.

Temuan survei Voxpopuli Research Center menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi naik menjadi 82,3 persen. Tren kenaikan terus berlangsung sejak awal tahun, di atas 75 persen dan terus menembus hingga kisaran 80 persen.

Dari yang menyatakan puas dipimpin Jokowi, sebanyak 7,5 persen bahkan merasa sangat puas. Sebaliknya yang menyatakan tidak puas hanya 15,7 persen, di antaranya 0,8 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya 2,0 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Tingginya tingkat kepuasan menunjukkan harapan publik yang sangat besar agar pencapaian Jokowi dilanjutkan oleh kepemimpinan nasional berikutnya. Wacana keberlanjutan menjadi hal yang tak terhindarkan bagi semua capres-cawapres yang bakal berlaga pada Pilpres 2024.

“Publik menginginkan keberlanjutan pasca-Pilpres 2024 seiring masih tingginya tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang mencapai 82,3 persen,” ungkap Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Kamis (23/11).

Menurut Achmad, setidaknya ada dua pasangan capres-cawapres yang paling kuat mendukung keberlanjutan. “Prabowo-Gibran menjadi representasi paling kuat kepentingan Jokowi demi menjamin keberlanjutan usai dirinya tidak lagi menjabat presiden,” tandas Achmad.

Sementara itu Ganjar-Mahfud mau tidak mau tetap harus menggaungkan janji keberlanjutan, mengingat kekuatan politik yang mendukungnya juga menjadi bagian dari pemerintahan. “Hanya saja faktor PDIP menjadi catatan sejauh mana keberlanjutan itu bakal bergulir,” lanjut Achmad.

Berbeda dari Jokowi yang mampu menjaga independensi dari PDIP sebagai partai pengusungnya, Ganjar cenderung tunduk pada garis partai. “Dari sebatas ‘petugas partai’, Jokowi kini menjelma menjadi kingmaker, sesuatu yang tampaknya sulit bisa dilakukan oleh Ganjar,” jelas Achmad.

Kubu Anies-Cak Imin masih terus menyuarakan narasi perubahan, tetapi sebagian di antaranya menyatakan bakal dilanjutkan. “Perubahan cenderung menjadi gimmick pembeda semata, karena kekuatan politik dominan di belakang Anies juga berada dalam pemerintahan,” pungkas Achmad.

Baca Juga: Ganjar Kritisi Masalah Hukum di Era Jokowi, Airlangga: Tanya ke Menkopolhukam

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 9-15 November 2023, kepada 1200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

sumber